Pemuda

ISMEI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kartu Prakerja

TEROPONGSULSELJAYA.com,MAKASSAR,-Baru baru ini Pemerintah telah menerbitkan kartu prakerja guna untuk membantu para pencari kerja dan pekerja yang di PHK akibat dampak dari Wabah Virus Disease Pandemic Corona, Selasa (21/04/2020).

Kartu prakerja ini memberikan insentif selama mengikuti program pelatihan hingga 3.55 juta rupiah/orang selama kurang lebih 3-4 bulan pasca pelatihan.

Wahyu mengatakan “Kebijakan Pemerintah ini sudah bagus hanya saja technis pelaksanaannya yang kurang tepat karena pelatihan dipungut biaya 150-830 untuk satu bidang pelatihan, pelatihan melalui 8 platform seperti ruang guru, mau belajar apa, bukalapak dan beberapa lainnya.

“Pelatihan ini berbayar dan ini menggunakan khas negara (APBN) sebesar 20 T” Kalau hanya pelatihan menjahit masker, editing foto snapseed, membuat brosur menggunakan canva, balajar memasak, persiapan mencari kerja (membuat CV dan Lamaran Kerja) belajar bahasa ingris. Hal ini jga banyak tersedia dia google dan youtube dan ini gratis,” tegasnya.

Lanjutnya, “Peserta kartu prakerja setelah mengikuti pelatihan vokasi melalui 8 platform itu belom mendapat kepastian kerja. Apa kepastian kerja yang ditawarkan setelah mengikuti pelatihan kartu prakerja ? Apakah 8 platform tersebut mnyediakan lapangan pekerjaan bagi peserta kartu prakerja ? toh nyatanya mereka sendiri yang mencari kerja, apakah pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi peserta kartu prakerja ?,”

“Jika seperti ini lebih baik Pemerintah memfokuskan kartu prakeja untuk bekerja sama dengan lembanga penjamin mutu, BLK, dan lembaga managemen training, untuk memfasilitasi pelatihan vokasi, atau bekerja sama dengan lembaga managemen training yang bekerja sama dengan perusahaan suplay tenaga kerja yang sudah pasti setaelah training mendapat kerja yang jelas,” bebernya.

“Terlebih lagi Anggaran stimulus 405,1 T yang relokasikan pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 selain kartu prakerja ini sudah sampai dimana tahap pelaksanaannya, apakah sudah meresap hingga kepelosok indonesia. Sebaiknya itu dipercepat jangan sampai terlalu lama untuk tersalurkun justru membuat kesenjangan dan menimbulkan tindak kriminal di masyarakat meningkat” terangnya.

“Maka dari itu saya selaku Badan Pimpinan ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang terkait anggaran yang dikeluarkan sebesar 405,1 T. Dan anggaran 20 T untuk kartu prakerja, Output dari pelatihan kartu prakerja melalui 8 platform yang berbayar. Serta kepastian kerja setelah mengikuti pelatihan kartu prakerja,” tutupnya. (aks)

Reporter: kadimorfati

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close