Opini

OPINI: PEMBERLAKUAN PSBB TIDAK DENGAN CARA MENUTUP AKSES JALAN UMUM

Penulis: Abdul Karim Dosen STIE AMKOP Makassar

TEROPONGSULSELJAYA.com,MAKASSAR
– Semenjak merebaknya Corona Virus ‘Covid-19’ diseluruh belahan dunia. Tidak terkecuali ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan melakukan tindak pencegahan dan penularan secara ekstra dilakukan oleh Pemerintah Kota. Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia dan pertama memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sulawesi Selatan. Kota Makassar sebagai kota metropolitan, dimana masyarakatnya sangat majemuk dan hampir memiliki mobilitas yang terbilang tinggi. Tidak mengherankan jika semenjak Corona Virus ‘Covid-19’ merebak, praktis roda perputaran ekonomi sangat melambat.

Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan dengan luas wilayah 199.26 km² dan jumlah penduduk sebesar 1.663.479 jiwa. Kota Makassar saat ini telah menerapkan PSBB tahap kedua berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi tak seketat pada pada tahap awal atau 14 hari sebelumnya. Jika kita memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tahun 2020 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Maka secara trend angka penurunan cukup jauh perbandingannya. Hal ini diakibatkan oleh trend issue Crisis Global Pandemic ‘Covid-19’. Pada Maret 2020 Kota Makassar mengalami deflasi 0.11 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104.42. Dari 5 kota inflasi yang terdapat di Sulawesi Selatan, 2 kota mengalami inflasi, yaitu Bulukumba 0.15 persen dengan IHK sebesar 105.34 dan Watampone 0.02 persen dengan IHK sebesar 103.10. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Makassar, dan deflasi terendah di Palopo yaitu sebesar 0.09 persen dengan IHK 103.32.

Kota Makassar per Bulan Maret 2020 mengalami deflasi diakibatkan terjadinya penurunan harga di beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1.38 persen, kelompok transportasi sebesar 0.54 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0.05 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami inflasi, yaitu: kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3.08 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1.04 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0.21 persen, kelompok kesehatan sebesar 0.08 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0.02 persen. Adapun kelompok yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok pendidikan.

Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di tahun 2020, karena hampir semua sektor perputaran ekonomi tidak mengalami aktivitas yang sifnifikan. Sebagai contoh terjadinya deflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Terjadinya deflasi karena aktivitas manusia yang jumlahnya 1.6 juta semuanya hanya berdiam diam rumah atau social distancing. Selain itu warga tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi karena adanya pembatasan sosial dengan metode penutupan akses jalan. Penutupan akses tersebut umumnya dilakukan pada kompleks perumahan yang ada di Kota Makassar.

Jika diamati secara cermat, maka penutupan akses jalan baik itu yang skala lorong maupun jalan kompleks perumahan cukup berdampak pada peningkatan deflasi pada beberapa kelompok diatas. Bukan tanpa alasan sebab pemukiman penduduk di Kota Makassar terbesar pada kategori lorong dan kompleks perumahan. Jika akses tersebut tidak bisa dilalui oleh warga, maka sudah dipastikan aktivitas ekonomi skala kecil mikro dan kategori home industry tidak mengalami pergerakan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar pada lingkup lorong dan kompleks perumahan. Beberapa kelompok yang mengalami inflasi yakni penyedia makanan, pergerakan ini juga mengalami penurunan secara permintaan dan hal ini diakibatkan kurangnya orang yang memesan karena terkendala pada akses pengantaran menuju pada titik tujuan. Hal inilah berdampak, sehingga penurunan signifikan bagi penyedia makanan dan lain-lain.

Pemerintah Kota Makassar dengan seluruh jajaran hingga tingkat RT/RW untuk melakukan pemantauan pada 153 Kelurahan dalam penutupan akses jalan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi warga berskala lorong atau kompleks perumahan. Saat ini banyaknya karyawan dari kelompok ekonomi skala mikro dan kecil di PHK karena usaha mereka tidak lagi beraktivitas diakibatkan karena adanya pemblokiran/penutupan akses jalan. Sehingga usaha mereka tutup dan merumahkan karyawannya, pada sisi lain jika merujuk pada himbauan pemerintah Provinsi dengan pemberlakuan PSBB tahap kedua, diharapkan akan ada perputaran roda ekonomi secara massif pada kelompok warga dalam lingkup lorong dan kompleks perumahan di seluruh RT/RW.

Olehnya itu, Pemkot Makassar seyogyanya melihat persoalan aktivitas roda ekonomi dapat terlaksana dimulai pada lingkup terkecil yang ada. Satu sektor yang mesti diperhatikan jika putaran roda ekonomi dapat berjalan dengan normal, adalah dengan tidak adanya penutupan akses jalan hingga sampai didepan rumah warga. Jika masih ada yang masih melakukan penutupan akses jalan, bukan hanya roda putaran ekonomi yang tidak berjalan, akan tetapi juga akan berdampak secara sosial bagi sesama warga.

Reporter: kadimorfati

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close