BALIKPAPAN,-TEROPONGSULSELJAYA.Com- Seksi P2PM Program TB Bidang P2P bersama dengan GLobal Fund (GF) Komponen TB Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Menggelar Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM) tingkat
Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada 29 November – 01 Desember 2022 di
Hotel Jatra Balikpapan.
Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 60 orang, terdiri dari 2 Orang Narsumber, 1
orang Fasilitator dan Peserta dari Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, dan Mitra TB.
Kegiatan ini di buka langsung oleh Kepala Bidang P2P ” Setyo Budi Basuki, SKM,M.Kes di dampingi Kepala seksi P2PM “dr.Ivan Hariyadi dan pemegang Program TB ” Romi Hendra,SKM.
Tujuan dalam kegiatan ini dapat Memantau dan mengevaluasi capaian DPPM di Kabupaten/Kota,Mengidentifikasi tantangan dalam implementasi DPPM di Kab/Kota,Melakukan sosialisasi terkait Terapi Pencegahan TBC (TPT), dan Meningkatkan keterlibatan dan kontribusi fasyankes dalam program TBC.
Kepala Bidang P2P ” Setyo Budi Basuki ” dalam sambutannya mengatakan bahwa Untuk meningkatkan kualitas pelayanan TB dan meningkatkan laporan hasil pengobatan, sebagai bentuk upaya percepatan eliminasi TBC tahun 2030 ditentukan pada kontribusi dan kolaborasi multipihak. Terutama dalam penguatan jejaring layanan dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Public-Private Mix/PPM).
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap fasyankes wajib terlibat dalam jejaring layanan TBC/jejaring Public Private Mix (PPM) untuk memberikan diagnosis dan pengobatan TBC sesuai standar serta wajib melakukakan pencatatan dan pelaporan untuk semua kasus TBC yang ditemukan dan/atau diobati di fasyankes masing-masing.
Penguatan jejaring District-based Public Private Mix (DPPM) TB, yang dimana merupakan jejaring layanan TB antara fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta di suatu Kabupaten/Kota, merupakan upaya untuk meningkatkan keterlibatan fasyankes dalam penanggulangan TB. Tentunya hal tersebut mebutuhkan dukungan baik dari Dinas Kesehatan, Fasyankes, Organisasi Profesi, maupun komunitas yang menjadi mitra TB.
Terutama Organisasi Profesi (KOPI TB/Tim DPPM) yang merupakan salah satu komponen dari jejaring PPM, yang diharapkan dapat mendorong seluruh sejawatnya untuk mendukung program penanggulangan TB dengan notifikasi kasus TB melalui sistem informasi nasional dan menatalaksana kasus TB sesuai standar.
Dukungan IDI, PDPI, IDAI, PDUI, PDPI, berperan penting dalam mengimplementasikan penemuan terduga, penegakan diagnosis, hingga pengobatan pasien TBC sesuai standar. IAI sebagai induk organisasi apoteker berperan penting tertutama dalam memastikan pemberian OAT yang diterima pasien TBC sesuai standar. PDS Patklin, PAMKI, serta PATELKI berperan penting dalam mengimplementasikan dan memastikan bahwa pemeriksaan TB yang dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan. IAKMI, PERSAKMI, PPNI, dan IBI berperan penting dalam memberikan edukasi kepada pasien, keluarga, serta masyarakat terkait penanggulangan TB. Begitu pula dengan Peran PKFI sebagai Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia berperan penting dalam menjejaring fasyankes khususnya DPM/Klinik untuk terlibat dalam jejaring TBC. Lanjut Setyo Budi Basuki
Disisi lain ” Winda ” sebagai penanggung jawab PPM GF Provinsi kaltim menambahkan bahwa Masih ada permasalahan krusial yang akan di konfirmasi terkait adanya data laporan notif pasien TBC yang belum terlapor baik dari fasyankes pemerintah maupun dari fasyankes swasta terutama RS dan DPM/Klinik, sehingga diperlukan adanya penguatan jejaring public private mix, dan ini akan kami selesaikan bersama dengan tim dppm dan Dinas Kesehatan kab/kota, sehingga semua data pasien TBC bisa terlapor semua.
Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri terdapat 9 Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk Tim DPPM namun baru 2 Kab/Kota yang telah aktif, dan merupakan Kabupaten/Kota Prioritas PPM yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.
Dalam rangka evaluasi dan percepatan peningkatan keterlibatan fasyankes dalam jejaring PPM di Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM). ( *Ahf)
