MAKASSAR,-TEROPONGSULSELJAYA.com,- Rapat Kerja KOPEL Indonesia Dihadiri Aktivis NGO Nasional Dan Politisi Kepengurusan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia periode 2020 – 2023 dengan mengangkat tema “Menjadi Lembaga Yang Berintegritas Dalam Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Demokrasi Yang Lebih Beradab”, melaksanakan Rapat Kerja selama dua hari (11-12 September 2020) secara virtual.
Agenda Raker KOPEL Indoensia yang tidak seperti lazimnya sebuah raker ini mengawali dengan tahapan forum dialog terbuka dengan nama sesi KOPEL Mendengar, di mana KOPEL ingin mendapatkan masukan publik atas kinerjanya selama ini. Bukan hanya itu, KOPEL malah sengaja membuka diri untuk dinilai dan dikritik bila ingin lebih maju, Jum’at (11/09/2020)
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini dihadiri sejumlah perwakilan Lembaga donor internasional di antaranya Lutfi Ashari (USAID), Alamsyah Saragih (Komisoner Ombudsman RI), Erman Rahman (The Asia Foundation), Anto Sudaryanto (Yayasan TIFA), Novi Anggraeni (CAD).
Hadir pula jejaring aktivis NGO lainnya yang selama ini Bersama-sama KOPEL Indonesia melakukan advokasi di antaranya Titi Anggraeni (Mantan Direktur Perludem), Fransisca Fitri (YAPPIKA Action Aid). Mereka memberikan masukan, perspektif dan support kepada KOPEL Indonesia dalam rangka menyusun desain program kerja kelembagaan dengan perspektif isu-isu kekinian yang lebih relevan dengan kondisi demokrasi sekarang ini.
Selain Lembaga donor international dan aktivis NGO, hadir pula politisi dan anggota DPRD se-Indonesia yang selama ini bermitra dan bekerja sama dengan KOPEL Indonesia di antaranya, Andi Ina Kartika (Ketua DPRD Sulsel), Rudianto Lallo (Ketua DPRD Kota Makassar), Andi Kartini Ottong (Wakil Bupati Sinjai), H. Patudangi (Wakil Ketua DPRD Bulukumba), Kadir Khalid (Politisi Golkar Sulsel), Agus Salim (Anggota DPRD Bogor).
Lutfi Ashari dalam pemaparannya menjelaskan tantangan demokrasi di antaranya kaderisasi partai politik yang mandek, oligarki politik yang semakinmenguat, kekuatan parlemen yang melemah, intoleransi yang menguat dan menyempitnya ruang partisipasi public. Tentu menurut Lutfi harus direspon oleh KOPEL sebagai isu strategis untuk.
Senada dengan itu, Erman Rahman dari TAF memberi masukan bahwa KOPEL harus berani keluar dari isu tradisional dengan tetap konsisten dengan isu penguatan demokrasi dengan merumuskan teori perubahan yang lebih kontekstual.
Sementara itu, Ina Kartika, Ketua DPRD Sulsel dan Khadir Khalid, politisi Golkar mengapresiasi kinerja KOPEL, hanya saja proses pemantauan di DPRD juga cenderung menurun dan tidak ada lagi program pelatihan bagi anggota DPRD. Dia berharap, agar kedepan sinergitas dan relasi perlu diperkuat kembali ditengah kondisi kinerja DPRD yang menurun.
Dari masukan-masukan dari para narasumber, KOPEL akan merumuskan rencana kerja baik secara nasional maupun program di daerah. Diakhir sesi KOPEL Mendengar, para peserta mengarapkan KOPEL Indonesia bisa berkontribusi lebih aktif dalam pengembangan demokrasi di Indonesia, khususnya penguatan Lembaga legislative. (Ril/aks)
Contac Person : 081355086590 (Musaddaq)
Reporter: Kadimorfati
