MAKASSAR,- TEROPONGSULSELJAYA.com,- Gerakan Mahasiswa Sospol Universitas Muhammadiyah Makassar gelar aksi demonstrasi di depan Kampus Unismuh Makassar, Jl Sultan Aluddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (28/09/2020). Massa aksi selain melakukan orasi secara bergantian, membentangkan spanduk, bakar ban mereka juga memblokade jalan menggunakan mobil kontainer, sehingga akses jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa lumpuh total.
Jalil Abede selaku Jendral Lapangan mengatakan bahwa kami sangat prihatin atas kondisi bangsa hari ini. banyaknya kebijakan pemerintah yang lahir bukan karena kehendak rakyat sehingga tidak sedikit dari kebijakan tersebut malah mengancam keberlangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya persoalan di dua periode kepemimpinan Jokowi Dodo. Ada banyak kebijakan yang tumpang tindih sehingga terjadi pro dan kontra apalagi menegenai kebutuhan rakyat.
“Seperti rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang sangat tidak berpihak dengan kelangsungan hidup masyarakat tapi lebih berpihak kepada para pemilik modal asing sebagai akses percepatan investasi yang sifatnya monopoli. Belum lagi soal Pilkada Serentak yang akan digelar pada (09/12/2020) yang menjadi pokok persoalan, pemerintah Indonesia seharusnya menyelesaikan persoalan Pandemi, karena wabah tersebut sudah memakan ribuan korban jiwa, memiskinkan warga. Pilkada bukan solusi apalagi kerap kali kampanye yang dilakukan oleh para Calon pemimpin tidak memperhatikan protokol kesehatan untuk itu Pilkada harus di undur sampai wabah Pandemi ini benar-benar total bersih,” bebernya.
Lanjutnya. Reforma agraria sejati harus ditegakkan sesuai dengan UUPA Tahun 1960. Jika kita melihat keadaan agraris Indonesia hari ini sangatlah memilukan sebab berbagai kasus perampasan ruang hidup terjadi seperti penyerobotan hutan di Kinipan Kalimantan. Penambangan Pasir Laut di Kodingareng Makassar. Penambangan Galian C yang Ilegal di Sidrap Kecamatan Pitu Riase Sidrap. Perampasan Lahan Warga di Maiwa Enrekang oleh PTPN XIV dan juga terdapat banyak penambang ilegal di sepanjang sungai Saddang. Perampasan Hutan Adat Kajang, Bulukumba oleh PT Lonsum dan Ancaman Penggusuran Bara-Barayya Makassar. Masih banyak kasus perampasan Lahan paksa di Indonesia, untuk ini pemerintah harus menegakkan Undang-Undang Pokok Agraria, Tahun 1960.
“Demokrasi adalah ciri dari Negara Indonesia sehingga semua orang bebas mengemukakan pendapat didepan umum yang telah diatur dalam undang-undang. Tapi beberapa Tahun terakhir orang-orang yang berani menyampaikan pendapat didepan umum malah mendapatkan intimidasi dari aparat polisi seperti halnya dengan para petani yang mempertahankan tanahnya tidak sedikit yang mendapatkan kriminalisasi oleh aparat. Dalam beberapa bulan terakhir virus yang melanda dunia terkhusus di Indonesia sangat meningkat dengan keras. Pemerintah harus lebih fokus menaganinya bukan malah menetapkan untuk melangsungkan Pilkada,” pungkasnya.
“Maka dari itu Kami dari Gerakan Mahasiswa Sospol (BEM FISIP, PIKOM IMM, HUMANIERA, HIMJIP, HUMANIKOM) Menuntut dengan grand isu Menuju Reformasi Jilid II.
1. Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020
2. Tolak Omnibus Law (RUU Cipta Kerja)
3. Stop Perampasan Lahan Mata Pencaharian Rakyat Secara Paksa Untuk Mewujudkan Reforma Agraria
4. Mendesak Presiden Jokowi Dodo Untuk Mengevaluasi Kinerja Kementrian BUMN Beserta Komite Pengendalian Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
5. Copot Kapolri Dan Stop Refresif Oknum Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya
6. Meminta Kemendagri Agar Mendesak Setiap Pejabat Sementara Kepala Daerah Untuk Fokus Menegakkan Reformasi Birokrasi di Daerah Masing-Masing
Kami harapkan tuntutan kami kiranya di indahkan, namun jika tidak dipenuhi kami akan kembali melakukan gerakan Demonstrasi yang lebih besar,” tutupnya. (aks)
Reporter: dhimoor
