Menu

Mode Gelap
MDA Gelar Latihan Bersama Kesiapsiagaan Bencana di Luwu. Remaja di Walenrang Tewas Tersengat Listrik di Dalam Kamar MDA dan Pokja Lanjutkan Forum Desa di Enam Desa lingkar tambang dan jalur akses. Kunjungi Korban Bencana Angin Kencang di Kelurahan Lamasi, Dhevy Janjikan Bantuan Pembangunan RLH Kabupaten Luwu Resmi Memiliki Pengurus IBCA MMA – INDONESIA BELADIRI CAMPURAN AMATIR Wabup Luwu Hadiri Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025.

Hukum

Bobroknya Pembangunan Berujung Dengan Laporan Warga Yang Menganggap Tidak Sesuai Dengan Besarnya Anggaran Yang di Gunakan

badge-check


					Bobroknya Pembangunan Berujung Dengan Laporan Warga Yang Menganggap Tidak Sesuai Dengan Besarnya Anggaran Yang di Gunakan Perbesar

KAB MAROS, TEROPONGSULSELJAYA.com,
– Sejumlah Desa telah menyelesaikan kegiatan pembangunan fisik tahun anggaran 2023 semester I, termasuk di Desa Pajukukang, ada 3 kegiatan yang dilaksanakan tahun ini di 3 Dusun, namun ada keganjilan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan produksi perikanan yang ada di dusun Panaikang.

Bobroknya pembangunan berujung dengan laporan warga yang menganggap tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang digunakan sebanyak 100 Juta sesuai dengan yang tertera dipapan bicara namun dengan bangunan fisik yang ada tidak sesuai dengan kuantitasnya, ungkap warga dusun Panaikang di RT 01.


menindaklanjuti laporan masyarakat terkait bangunan itu, Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Maros langsung turun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan melakukan investigasi langsung dengan mengumpulkan data terkait pembangunan itu, minggu (09/07/2023).

Dusun panaikan ini merupakan lokasi yang perna didatangi oleh presiden jokowi bulan maret kemarin. Kami Bersama tim mencoba mengidentifikasi dan melihat langsung bangunan itu, alhasil kami semakin curiga setelah melihat prasasti yang dipasang di kegiatan pondasi itu tertulis dengan anggaran 130 Juta, sementara dipapan bicara tertulis 100 juta rupiah. berbeda dengan papan kegiatan yang terpasang saat kegiatan berlangsung, kami pun langsung menemui Ketua BPD mempertanyakan keganjilan itu.

Muh Bahri selaku Ketua BPD pajukukang mengatakan anggaran peningkatan kualitas jalan produksi perikanan di dusun Panaikang yang tertuang dalam APBDes 2023 Desa Pajukukang yaitu 100 Juta rupiah,ungkapnya.

Saat dikonfirmasi melalui via telepon Kepala Desa Pajukukang Saharuddin mengatakan proyek pondasi yang ada di dusun panaikan saya tidak tahu persis bagaimana kondisinya dilapangan, yang tahu itu hanya tim pelaksana kegiatan, silahkan komunikasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK) nya Andi Ahmad karena dia lebih paham dengan pondasi itu, katanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga yang minta dirahasiakan namanya mengatakan pembangunan pondasi ini bukan pembangunan baru melainkan hanya penambahan pondasi lama sebab sudah ada pondasi lama sebelumnya yang sudah dibangun, yang dilakukan TPK sekarang hanya melanjutkan pondasi lama dengan menutupi atau menempel bangunan lama sehingga terkesan itu pembangunan pondasi yang baru.

Saya sangat heran jika bangunan pondasi tersebut menggunakan anggaran 100 juta dengan panjang 100 meter, bagi saya terlalu kasar permainan, itu sama halnya harganya 1 juta permeter, ungkap warga Dusun Panaikang.

Yang mengherankan lagi buruh yang dipakai untuk mengerjakan pondasi itu bukan dari desa pajukukang melainkan dari desa tetangga, seakan pak desa mengkhianati tujuan diberlakukannya Program Padat Karya Tunai dengan memberdayakan tenaga masyarakat sekitar.

Kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi di pajukukang, bahkan ada beberapa pembangunan sebelumnya yang sudah di atensi kelompok pemuda TAGAR Pajukukang .

Dari gebrakan pemuda Tagar beberapa bulan yang lalu saharuddin selaku kepala desa berjanji agar tidak melakukan pembangunan asal asalan yang merugikan warga di hadapan Ketua BPD yang dihadiri oleh H. Andi Syarifuddin Puang Ngesa selaku anggota DPRD Kab. MAROS.

Menindak lanjuti kegiatan itu, Muh Bahri mengatakan kami bersama BPD Pajukukang akan melakukan rapat khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa dan TPK terkait adanya dugaan mark up anggaran pondasi sesuai yang ditemukan oleh teman teman LSM dan Wartawan.

Kalau dari hasil rapat BPD menemukan adanya kejanggalan terhadap pembangunan itu maka kami akan mengambil langka serius sebagai lembaga pengawasan desa sesuai aturan yang berlaku.

Yang jelas kami akan melakukan evaluasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan bersama Kepala Desa Pajukukang selaku penanggung jawab anggaran karena kami BPD tidak gampang mengambil kesimpulan tanpa melakukan evaluasi terlebih dulu.

dari hasil evaluasi BPD akan memberikan titik terang apabila terjadi dugaan mark up anggaran yang dilakukan, tambahnya. (*)

Baca juga

Kasus Kekerasan Bersajam Diduga Libatkan Pejabat Tinggi PLN Berakhir Damai, Publik Soroti Keadilan Restoratif

31 Oktober 2025 - 17:35 WITA

“Ahli Waris Dipenjara di Tanah Sendiri – Ketika Sengketa Keluarga Disulap Jadi Pidana”

30 Oktober 2025 - 21:36 WITA

Tiga Pejabat KONI Luwu Divonis Bersalah Korupsi Dana Hibah 2022

21 Oktober 2025 - 16:06 WITA

Tiga Perangkat Desa Lampuara Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa Rp239 Juta

7 Oktober 2025 - 16:52 WITA

Wartawan Diintimidasi Oknum Tambang Ilegal di Luwu Timur, APH Jangan Jadi Penonton!

2 Oktober 2025 - 18:45 WITA

Trending di Hukum