KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA.com, – Proyek pembangunan Jembatan Dusun Malutu, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kembali menjadi sorotan tajam. Polemik ini mencuat bukan hanya karena kualitas pekerjaan yang dinilai jauh dari standar teknis, tetapi juga akibat pernyataan Kepala BPBD Kabupaten Luwu, Drs. Andi Baso Tenriesa, MPA, M.Si, yang dianggap meremehkan masyarakat dan awak media.
Jum’at, (28/11/25).
Saat dihubungi salah satu anggota Redaksi Teropongsulseljaya.com mengenai kejanggalan pekerjaan jembatan tersebut pada beberapa waktu lalu, Kepala BPBD justru melontarkan komentar bernada merendahkan:
“Apakah yang foto-foto itu punya ilmu teknis? Jangan sampai ilmunya hanya komunikasi massa atau kewartawanan dan humas.”
Pernyataan itu memicu kritik keras publik karena dianggap merendahkan profesi, serta mengalihkan fokus dari substansi masalah.
Yang lebih mengejutkan, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan ucapannya sendiri pada saat sosialisasi beberapa waktu lalu.
Dalam agenda resmi itu, Kepala BPBD menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah sangat dibutuhkan, karena masyarakat adalah pihak yang paling dekat dan paling merasakan dampak sebuah pembangunan.
“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan sangat penting agar hasilnya tepat sasaran.”
Namun, sikap berbeda ia tunjukkan ketika masyarakat dan media benar-benar ikut mengawasi. Alih-alih menghargai masukan, ia justru merendahkan kapasitas pihak-pihak yang mengungkap temuan kerusakan.
Kontradiksi inilah yang kini memicu gelombang kritik lebih besar.
Beberapa waktu setelah pernyataan kontroversial itu, sebuah video yang beredar luas menampilkan kondisi jembatan yang sangat memprihatinkan:
Terlihat jelas batu pada dasar talud yang dipasang lebih tinggi dari dasar sungai, kesalahan fatal dalam konstruksi.
Batu-batu hanya ditumpuk tanpa campuran, jelas tidak sesuai standar teknis.
Banyak rongga kosong yang menunjukkan lemahnya kualitas pengerjaan.
Talud tampak retak dan tidak berdiri kokoh.
Plat injak terlihat bergeser, karena bagian bawahnya kosong tanpa penguatan.
Fakta di lapangan ini justru membantah klaim Kepala BPBD bahwa pekerjaan telah diawasi oleh tenaga teknis profesional.
Viralnya video tersebut membuat Kejaksaan Negeri Luwu melalui Tim Intel langsung turun melakukan investigasi.
Hasil awal menunjukkan bahwa kontraktor bersedia melakukan perbaikan terhadap bagian yang dianggap tidak layak seperti pada pemberitaan media lain.
Kesediaan ini menjadi pengakuan tak langsung bahwa pekerjaan memang bermasalah sejak awal, sekaligus memperkuat dugaan bahwa pengawasan tidak berjalan semestinya.
Hal ini otomatis membuat pernyataan Kepala BPBD sebelumnya menjadi dipertanyakan, bahkan dinilai tak sesuai fakta lapangan.
Pernyataan Kepala BPBD yang meremehkan masyarakat dan awak media kini dinilai sangat kontras dengan pesan moral yang ia sampaikan sendiri dalam sosialisasi terkait pentingnya partisipasi publik.
Ketika masyarakat benar-benar melakukan fungsi pengawasan, justru respons yang diterima adalah sinisme, sebuah sikap yang dinilai tidak mencerminkan seorang pejabat publik yang seharusnya membuka ruang kritik dan evaluasi.
Kasus Jembatan Dusun Malutu, Desa Posi, Kecamatan Bua, bukan lagi sekadar tentang kerusakan fisik, tetapi tentang integritas pengawasan, konsistensi pernyataan pejabat, dan penghargaan terhadap partisipasi publik.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk:
mengevaluasi kontraktor,
memperbaiki sistem pengawasan,
dan memastikan pejabat publik bersikap konsisten dengan komitmen mereka sendiri.
Karena keselamatan dan kepercayaan publik jauh lebih penting daripada retorika dan klaim sepihak.
***Red***
