KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA. com, -Pemerintah Kabupaten Luwu bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga penanganan maraknya judi online yang mulai meresahkan masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara Bupati Luwu, Patahudding, dan Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, bersama jajaran BNN Kota Palopo di ruang kerja Kantor Bupati Luwu, Belopa, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Patahudding menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama untuk menekan penyalahgunaan narkoba, terutama di lingkungan keluarga dan kalangan generasi muda.

Menurutnya, peran pemerintah daerah bersama BNN perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat semakin memahami dampak buruk narkoba terhadap kehidupan sosial dan keluarga.
“Peredaran narkoba ini sudah banyak merusak keluarga. Karena itu kami berharap peran BNN semakin diperkuat untuk memberantas narkoba di Kabupaten Luwu,” kata Patahudding.
Selain persoalan narkotika, Patahudding juga menyoroti meningkatnya praktik judi online yang mulai berdampak di tengah masyarakat. Ia meminta adanya langkah pencegahan dan penanganan yang lebih serius agar persoalan tersebut tidak semakin meluas.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Palopo, AKBP Herman, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya hubungan antara pelaku judi online dan penyalahgunaan narkoba.
Menurut Herman, sebagian pelaku menggunakan hasil perjudian untuk membeli narkoba. Karena itu, penanganan kedua persoalan tersebut dinilai perlu dilakukan secara bersamaan.
BNN Kota Palopo juga menyampaikan bahwa layanan rehabilitasi rawat jalan bagi pengguna narkoba kini telah tersedia di Rumah Sakit Batara Guru Belopa melalui kerja sama dengan pihak BNN.
Program rehabilitasi tersebut meliputi proses detoksifikasi hingga tahapan perawatan lainnya yang dijalankan dalam delapan kali pertemuan.
“Kerja sama ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya besar jika harus menjalani rehabilitasi rawat jalan di Kota Palopo,” jelas Herman.
Dalam audiensi tersebut turut dibahas rancangan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang saat ini masih dalam proses harmonisasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Bappelitbangda Moch. Arsal Arsyad, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Enrika, serta Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas Raehana Rahman.(kom/red)







