KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA.com – Pemerintah Kabupaten Luwu mendorong organisasi keagamaan menjadi mitra strategis dalam membangun sumber daya manusia. Penguatan karakter, akhlak, dan harmoni sosial disebut jadi kunci selain pembangunan fisik dan ekonomi.
Komitmen itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi, saat mewakili Bupati Luwu membuka Musyawarah Daerah (Musda) V Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Luwu Tahun 2026 di Belopa, Rabu 3/6/2026.
Dalam sambutan Bupati Luwu yang dibacakan Muhammad Rudi, ia mengapresiasi Musda V LDII sebagai forum demokrasi internal sekaligus ruang merumuskan program nyata untuk masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Harus diimbangi dengan pembangunan manusia yang memiliki kualitas keimanan, akhlak, pengetahuan, dan karakter yang kuat,” ujar Muhammad Rudi.
Ia menegaskan organisasi keagamaan punya peran strategis membina masyarakat. Terutama dalam menanamkan nilai moral dan kebangsaan kepada generasi muda di tengah derasnya arus informasi.
Pemerintah Kabupaten Luwu, lanjutnya, terus membuka ruang kolaborasi dengan ormas dan organisasi keagamaan. Tujuannya mewujudkan masyarakat Luwu yang religius, harmonis, produktif, dan berdaya saing.
Muhammad Rudi juga menyoroti tantangan zaman digital. Mulai dari degradasi moral hingga penyalahgunaan narkoba dinilai mengancam ketahanan sosial generasi muda.
“Karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, sangat penting memperkuat ketahanan sosial dan moral generasi muda,” katanya.
Ia berharap LDII terus jadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat berkarakter, menjaga persatuan, dan memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman Luwu.
“Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan toleransi yang jadi karakter masyarakat Luwu harus terus dijaga dan diwariskan ke generasi mendatang,” tegasnya.
Pemerintah berharap Musda V LDII menghasilkan program inovatif dan kepengurusan baru yg mampu memperkuat kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat.(kom/red)
