KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA ,com, – Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu melaksanakan kegiatan Pendampingan Partisipatif Pendaftaran Tanah Ulayat di Desa Maindo, Kecamatan Bassesangtempe Utara (Bastem Utara). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat adat mengenai tata cara pendaftaran tanah ulayat sekaligus mendorong perlindungan dan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat.
Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu bersama sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait memberikan sosialisasi mengenai tahapan, mekanisme, serta aspek penting dalam proses pendaftaran tanah ulayat. Sosialisasi ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menggali informasi mengenai keberadaan serta pengelolaan tanah ulayat di Desa Maindo.

Desa Maindo diketahui memiliki lima kelompok adat yang disebut Parengnge’. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pendampingan, khususnya untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur masyarakat adat, wilayah penguasaan tanah, serta mekanisme pengelolaan tanah ulayat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Bapak Triatmoko Sapto dari Project Management Unit (PMU) World Bank, Bapak M. Iqbal sebagai perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ibu Betty Stevera Masihin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bapak Rustanto Supraptop dari World Resources Institute (WRI) Indonesia, serta Bapak Musdar dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam pelaksanaannya, para narasumber menyampaikan materi dan pendampingan terkait tata cara pendaftaran tanah ulayat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan proses pendaftaran. Kegiatan ini diikuti oleh para Ketua Parengnge’ Desa Maindo sebagai representasi masyarakat adat yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan memastikan proses pendataan berjalan secara partisipatif.
Pendekatan partisipatif menjadi hal penting agar proses pendaftaran tanah ulayat tidak hanya berorientasi pada pendataan administrasi, tetapi juga memperhatikan keberadaan, sejarah, serta ketentuan adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, informasi mengenai tanah ulayat dapat dihimpun secara lebih terarah melalui komunikasi dan keterlibatan langsung masyarakat adat.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu berharap masyarakat Desa Maindo memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pendaftaran tanah ulayat serta pentingnya dokumentasi dan penataan administrasi pertanahan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu berkomitmen untuk terus mendukung upaya perlindungan tanah masyarakat melalui pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum. Sinergi antara pemerintah, kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat adat diharapkan dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan pengelolaan tanah ulayat yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.







