KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA.com, – Pemerintah daerah se-Luwu Raya didorong memperkuat penerapan transaksi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengawasan penerimaan dan belanja pemerintah.
Penguatan tersebut menjadi pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Monitoring dan Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) se-Luwu Raya Tahun 2026 yang digelar di Aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kamis (12/11/2026).
Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi sudah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penerapan ETPD dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah, menekan potensi kebocoran pendapatan, serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, potensi ekonomi di wilayah Luwu Raya yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, industri, pertambangan hingga investasi perlu didukung sistem pengelolaan pendapatan yang profesional dan berbasis teknologi.
Pertemuan yang melibatkan Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo itu juga dimanfaatkan sebagai forum berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan digitalisasi transaksi.
Daerah yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem tersebut diharapkan dapat berbagi praktik dan pengalaman untuk membantu daerah lain mengatasi kendala penerapan ETPD.
Dalam kesempatan itu, Dhevy menyampaikan empat hal yang perlu diperkuat bersama, yakni komitmen pimpinan daerah, perluasan transaksi nontunai, integrasi data dan pengawasan, serta kerja sama berkelanjutan antardaerah dan mitra strategis.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya penguatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Ia menjelaskan, ETPD tidak hanya berkaitan dengan perubahan pembayaran tunai menjadi nontunai. Penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya.
Untuk wilayah Luwu Raya, penguatan ETPD diharapkan dapat memperluas penggunaan QRIS dan kanal pembayaran digital lainnya, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Rangkaian kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama digitalisasi ETPD antara Wakil Bupati Luwu dan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, penghargaan pengguna QRIS terbaik dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Luwu Tahun 2026 diberikan kepada CV Puji Konstruksi Utama, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dan Hotel Belia.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi capaian pelaksanaan ETPD sepanjang 2026 sekaligus memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah bersama mitra strategis.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Winanda, Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, Pimpinan Divisi Digitalisasi dan Layanan Bank Sulselbar, unsur Forkopimda Kabupaten Luwu, jajaran perangkat daerah, serta para camat.
Melalui koordinasi tersebut, empat daerah di Luwu Raya diharapkan dapat memperkuat penerapan transaksi digital secara terintegrasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik.
Sumber: Humas Kominfo Kabupaten Luwu
