Menu ✖

Mode Gelap
Pengacara Kaseng Tantang Penegakan Hukum, Desak Polres Pinrang Tindak Dugaan Penyerobotan Lahan BAZNAS Luwu Dibidik Himpun Zakat Rp27 Miliar Setahun, Pimpinan Baru Diminta Aktif Jemput Muzakki 10.488 Siswa Luwu Dapat Seragam Gratis, Festival Cerdas Cermat Diikuti Ratusan Tim Draiv Barru Bidik Kerja Sama Pemkab, Usulkan Layanan Antarwisata dari Stasiun Kereta PTSL Hadirkan Kepastian Hukum, Sertipikat Tanah Diserahkan kepada Warga Kasiwiang Perkuat Legalitas Aset, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Serahkan Sertipikat HGB

Daerah

DO Siswa DPD BAIN HAM RI Jeneponto Ancam Unras di Kantor Diknas Jeneponto

badge-check


					DO Siswa DPD BAIN HAM RI Jeneponto Ancam Unras di Kantor Diknas Jeneponto Perbesar

MAKASSAR,TEROPONGSULSELJAYA.com -16/08 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan tidak tinggal diam setelah menerima laporan orang tua siswa anaknya di keluarkan di sekolah tempatnya belajar selama ini.

Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar No.12 Ramba Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan , Muh Syahirul Alim Nur di keluarkan di sekolah dengan alasan tidak jelas.

Siswa tersebut di keluarkan oleh Ibu Haniah Kepala Sekolah Dasar No.12 Ramba Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dengan surat yang tidak di tanda tangani ,sehingga siswa di keluarkan terkesan dipaksakan dan ini tidak adil,tegas Syarifuddin Sitaba ,S.Ag Ketua DPD BAIN HAM RI Kabupaten Jeneponto.

Syarifuddin Sitaba meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto Nur Alam Basir mencopot Haniah sebagai Kepala Sekolah Dasar No.12 Ramba Kabupaten Jeneponto karena menjalankan kewenangannya secara tidak etis dan tidak profesional.

Haniah sebagai Kepala Sekolah Dasar No.12 Ramba Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak serta pelanggaran terhadap pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 yang menjamin hak anak anak Indonesia mengakses pendidikan dan jelas program pendidikan 12 tahun anak tidak bisa di keluarkan oleh sekolah.tegas Syarifuddin Sitaba.

Apabila Kadis Pendidikan Kabupaten Jeneponto mengabaikan dan tidak mengambil langkah secepatnya untuk menangapi masalah ini maka kami dari DPD BAIN HAM RI Kabupaten Jeneponto akan melakukan aksi unjuk rasa hingga Haniah di copot dari jabatannya sebagai bentuk efek jera dan peringatan kepada Kepsek lainnya yang terkesan Arogan.(*).

Baca juga

PTSL Hadirkan Kepastian Hukum, Sertipikat Tanah Diserahkan kepada Warga Kasiwiang

20 November 2026 - 21:00 WITA

Perkuat Legalitas Aset, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Serahkan Sertipikat HGB

20 November 2026 - 20:55 WITA

Kantah Luwu Hadiri RDP, Bahas Persoalan Klaim Lahan Warisan di Desa Maindo

20 November 2026 - 20:52 WITA

Maganghub Batch 3 Dimulai, Peserta Magang Kenali Lingkungan Kerja Kantah Luwu

20 November 2026 - 20:47 WITA

Libatkan Lima Parengnge’, Pendaftaran Tanah Ulayat di Desa Maindo Didorong Lebih Partisipatif

20 November 2026 - 20:44 WITA

Trending di Daerah