KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA.com, – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu tercatat berkurang sekitar 2.970 jiwa pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu, Andi Cakra Atmajaya, saat menemui Bupati Luwu, H. Patahudding, di ruang kerja bupati, Senin (19/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu pada 2026 berada di angka 10,12 persen, turun 0,85 poin persentase dibandingkan 2025 yang mencapai 10,97 persen.
Dari sisi jumlah penduduk, angka kemiskinan tercatat turun dari 41,76 ribu jiwa pada 2025 menjadi 38,79 ribu jiwa pada 2026. Penurunan ini setara dengan sekitar 2.970 jiwa dalam kurun waktu satu tahun.
Bupati Luwu, H. Patahudding, menyambut positif laporan tersebut. Ia menyebut data kemiskinan sebagai salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Penurunan angka kemiskinan ini patut kita syukuri dan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik. Data ini menunjukkan adanya perkembangan positif yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Namun, kita tidak boleh berpuas diri karena masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah,” ujar Patahudding.
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat program yang telah memberikan hasil serta meninjau kembali upaya yang belum berjalan optimal.
Patahudding berharap penurunan angka kemiskinan tidak hanya terlihat dalam laporan statistik, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja, dan membaiknya kualitas hidup keluarga.
Meski menunjukkan penurunan, tantangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu masih perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut, Luwu masih berada pada urutan keempat dengan persentase kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan, setelah Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan, serta Luwu Utara.
Pemerintah Kabupaten Luwu akan menjadikan data BPS sebagai salah satu rujukan dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pembangunan. Upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan semakin tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Luwu
