TEROPONG SULSELJAYA, Makassar- Kecamatan Tamalate kedatangan Mahasiswa dari Universitas Muhammaddiyah Makassar untuk melakukan proses pengkajian mengenai Aparatur Birokrasi dan Kebijakan Publik di Kantor Camat Tamalate, Kota Makassar, 20/01/2020.
Mahasiswa ini merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang mendapatkan tugas melakukan penelitian dengan mata kuliah Kebijakan Publik yang terdiri dari empat orang yaitu Iis Suedi, Ahmad Muqtasir Muqsid, Ahmiranil Khaerat dan Reski Haslan J dengan Dosen Mata Kuliah Dra, Nuryanti Mustari, S. Ip, M. Si.
beberapa hal penting yang menjadi pokok pembahasan antara lain, : Masalah Kebijakan Aparatur Birokrasi , Patologi Birokrasi atau gejala Penyimpangan (disfunction of bureaucracy), Desain Kebijakan Aparatur Birokrasi di Kecamatan Tamalate, Tantangan dan Hambatan Aparatur Birokrasi di Era 4.0 dan Kebijakan Jangka Panjang.
Dalam hal ini, “Drs, Hasan Sulaiman, MM.” selaku Kepala Camat Tamalate beserta seluruh Aparatur Kecamatan menyambut hangat kedatangan mahasiswa Universitas Muhammaddiyah Makassar ini.
“Saya Selaku Camat di Tamalate sangat bangga akan kedatangan para mahasiswa untuk mengkaji beberapa permasalahan publik sekaligus momentum berbagai pengalaman mengingat banyaknya kecamatan di Kota Makassar namun Tamalate yang dituju”, Ucapnya.
dalam diskusi ini mahasiswa ilmu pemerintahan mendapatkan gambaran mengenai kebijakan pengelolaan sampah hingga pendauran ulang di Kecamatan Tamalate.
“setiap warga masing-masing diberi wadah pembuangan sampah dan akan ada petugas yang menjemput dihari hari tertentu. sebelum dibawah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah tersebut di pilah untuk didaur ulang menjadi kerajinan tangan dan ini merupakan kebijakan jangka panjang, Tuturnya Hasan Sulaiman.
Terkait masalah Patologi Birokrasi atau Penyimpangan yang ada dikecamatan tamalate, kepala camat tidak segan segan memberikan peringatan sekaligus punishment terhadap Penyimpangan tersebut.
disinggung mengenai desain kebijakan serta tantangan menghadapi 4.0, Hasan Sulaiman berpendapat semua sudah diimpelementasikan namun tetap memiliki kendal.
“kita telah mendesain kebijakan sebaik mungkin namun tetap saja ada kendal”bebernya Daeng Ancha’ sapaan Akrab Hasan Sulaiman.
Lanjutnya lagi, diEra 4.0 mau tidak mau semua pegawai harus mengikuti zaman dengan pemanfaatan teknologi digital dalam setiap aktivitas kepegawaian namun tetap terjadi kendala yang mana masih ada saja pegawai yang belum bisa atau pasif dalam memanfaatkan teknologi digital tersebut”, tutupnya Daeng Ancha’. (vhr)
Reporter : vhr vharel
TEROPONG SULSELJAYA
