KAB ENREKANG,TEROPONGSULSELJAYA.com.
– Kelahiran mini market di berbagai daerah telah menjadi ciri perkotaan dan gaya hidup, namun seiring kehadirannya di berbagai daerah kabupaten/kota banyak yang menuai kontra dikalangan masyarakat.
‘Mini’ atau pendek, langkahnya tidaklah seperti pemaknaannya melainkan seperti berlari, bahkan melesat bak pesawat tempur perang, itu jika dilihat dari pertumbuhan pasar swalayan kecil tersebut, di Indonesia mini market merebak dan meluas ke hampir seluruh pelosok nusantara, seperti daerah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Senin (13/07/2020)
Tersebar kabar ketelinga masyarakat dan mahasiswa melalui kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin mendirikan pasar swalayan atau mini market di beberapa daerah kecamatan di Kabupaten Enrekang, diantaranya Kecamatan Anggeraja, Baraka, Alla, Maiwa, Cendana ,Enrekang, Malua dan Kecamatan Buntu Batu.
Rachmad Kasim selaku Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Cabang Alla angkat bicara atas kebijakan sepihak pemerintah Daerah, pasalnya akan sangat merugikan masyarakat pelaku usaha kecil menegah kebawah dan akan sangat mengancam keberlangsungan hajat hidup masyarakat massenrempulu.
“Keberadaan mini market dan sejenisnya akan sangat memperburuk keadaan usaha-usaha kecil menegah kebawah dan yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan keluarganya pada usaha kelontong dan lainnya. Belum lagi potensi akan terjadinya monopoli perekonomian dan tentunya hal demikian akan sangat merugikan masyarakat terkhusus para pelaku usaha kecil,” ucapnya.
Lanjutnya,” Kami dari HPMM CAB. ALLA menegaskan penolakan terhadap rencana pembagunan mini market di Kecamatan Alla, sebab keberadaanya di Indonesia dalam perkembangan pembagunan mini market lebih banyak mengakibatkan konflik dan kerugian bagi masyarakat setempat dan itu sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu di Kecamatan Enrekang,”
“Pemerintah harus menyadari bahwa pentingnya pengelolaan hasil bumi di tangan masyarakat itu sendiri sehingga tingkat kesejahteraan semakin dekat, bukan malah sembarang mengeluarkan kebijakan yang malah akan mengorbangkan masyarakat pribumi. Pemerintah seharusnya harus lebih pokus pada penaganan wabah covid 19 bukan malah menambah wabah baru yang kami kira sangat buruk bagi rakyat massenrempulu,” tutup Rachmad Kasim yang juga adalah kordinator Advokasi Lingkungan di Komunitas Pustaka Mandoti Makassar.
Reporter: Kadimorfati
TeropongSulselJaya
