JAKARTA, TEROPONGSULSELJAYA.com – Menkes Terawan keluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020
tertanggal 29/7/2020… Menkes Tunda Akreditasi Puskesmas, Maksimal 1 tahun Setelah “Status Darurat Covid-19 Dicabut”.
Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, mengeluarkan surat edaran khusus terkait aturan izin dan akreditasi pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit Pendidikan selama masa pandemi COVID-19.
Sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi. Hal ini tertuang dalam surat edaran nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2020.
Izin penyelenggaraan/operasional rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka izin penyelenggaraan/operasional dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
Rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan/operasional kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk pertama kali, namun terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dinyatakan memiliki izin penyelenggaraan/operasional yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
Rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi
darah yang izin penyelenggaraan/operasionalnya telah habis masa berlakunya dan yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan/operasional kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud, wajib membuat pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat digunakan sebagai persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain.
sertifikat akreditasinya masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
Pimpinan rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu…
Kesimpulan ::
Survei akreditasi Puskesmas dilakukan maksimal 1 tahun setelah pandemi COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah
Kegiatan survei akreditasi untuk rumah sakit dan laboratorium kesehatan mulai dilakukan maksimal 1 tahun setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. (*ahf)
