Jakarta, TEROPONGSULSELJAYA.Com – “Winter is Coming.” Kalimat sederhana dari serial Game of Thrones ini telah melampaui dunia fiksi, menjadi idiom yang mengingatkan bahwa masa sulit akan tiba, entah kita siap atau tidak. Dalam beberapa hari terakhir, kita melihat bagaimana Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Pemerintah dan DPR menaikkan beban fiskal di tengah tekanan ekonomi: PPN dinaikkan dari 11% menjadi 12% sejak awal 2025, menambah tekanan harga barang, termasuk kebutuhan harian. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak naik signifikan—PPH direncanakan Rp1.209 triliun, sementara PPN dan PPnBM ditargetkan Rp945 triliun.
Di tingkat lokal, masyarakat di Pati dan Bone sempat bangkit menolak rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250%–300%. Protes besar-besaran yang diikuti sekitar 85.000–100.000 warga akhirnya memaksa pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.
Dalam banyak budaya, musim dingin melambangkan kelangkaan, bahaya, amarah, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Dalam konteks Indonesia saat ini, idiom tersebut menemukan relevansinya.
Kemarahan masyarakat semakin memuncak ketika DPR mengusulkan tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan, sekitar sepuluh kali UMR Jakarta. Api pemberontakan ini semakin membesar ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21 tahun), tewas dilindas kendaraan Barracuda polisi saat mengamankan demonstrasi.
Tragedi ini menjadi pemicu utama kerusuhan: ribuan massa turun ke jalan, gedung DPRD di beberapa daerah dibakar (Makassar, Pati, Cirebon, Bali), pos kepolisian dibakar hingga rata dengan tanah, dan sedikitnya tiga orang tewas di Makassar. Mirisnya, sejumlah anggota DPR RI beberapa waktu lalu terlihat berjoget ceria di tengah penderitaan rakyat, menjadi simbol ketidakpedulian yang semakin tak terampuni.
Situasi ini dapat dijelaskan melalui teori frustrasi-agresi John Dollard (1939) dalam psikologi sosial: kebijakan tidak adil menciptakan frustrasi yang menumpuk hingga akhirnya meledak dalam bentuk agresi kolektif, yakni demonstrasi yang menuntut pengakuan dan perbaikan.
Ketika simbol ketidakadilan ojol tewas, pajak naik, dan elite berpesta semakin nyata, aksi massa bukan sekadar protes, melainkan reaksi emosional terhadap rasa abai pemerintah.
Namun, Winter is Coming bukan sekadar gambaran ketegangan. Ini adalah sebuah peringatan agar pemerintah segera merespons tuntutan masyarakat: membatalkan kenaikan tunjangan DPR, mengevaluasi ulang kebijakan pajak agar berpihak pada semua kalangan, serta memastikan aparat dihukum sesuai hukum yang berlaku.
Aparat juga harus menghentikan tindakan represif terhadap para demonstran. Rakyat Indonesia telah menunjukkan kemarahan yang luar biasa, tetapi kemarahan itu bukan tanpa alasan.
Sayangnya, dalam pidato resminya, Presiden Prabowo justru menekankan ancaman terhadap stabilitas negara. Ia menyebut aksi massa mengarah pada “makar dan terorisme,” serta menginstruksikan aparat bertindak tegas jika terjadi kerusakan fasilitas umum dan penjarahan.
Narasi ini menjadi penyejuk bagi para elite, melindungi citra mereka sambil membelokkan perhatian. Rakyat yang menuntut keadilan—dengan kenaikan pajak yang merusak ekonomi rumah tangga dan kehilangan nyawa akibat tindakan aparat—justru diberi kesan seakan mereka melakukan makar. Padahal kerusuhan adalah puncak dari akumulasi frustrasi dan kebijakan yang dibuat secara semena-mena.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa hanyalah satu: apakah para pemimpin mau merealisasikan tuntutan rakyat, ataukah mereka akan terus berjoget di atas penderitaan rakyat hingga negeri ini semakin terjebak dalam jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya?.
Opini Surfian Rahmat AP, S.IP, M.I.P (Dosen Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Reporter : Fichar Al-Ghazali
