MAKASSAR ,TEROPONGSULSELJAYA.com,– Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) UIN Alauddin Makassar mengkritik sikap Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) terkait penolakan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah.
Kritik itu disampaikan menyusul Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah.
Ketua DEMA FUF UIN Alauddin Makassar, Muh. Naufal Algifari, menyampaikan dua catatan terkait polemik tersebut saat ditemui di Makassar, Sabtu, 21 Juni 2026.
Catatan pertama terkait orientasi program. Muh. Naufal menilai MBG adalah program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama.
“Kami menghormati setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun ketika penghentian sementara program saat masa libur sekolah dipersoalkan dengan alasan kerugian ekonomi, publik tentu berhak mempertanyakan orientasi utama dari keterlibatan tersebut. Apakah semata-mata untuk mendukung keberhasilan program dan pemenuhan gizi masyarakat, atau justru lebih berorientasi pada aspek keuntungan yang diperoleh dari program tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan program pelayanan publik harus dijalankan dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab sosial. Kepentingan masyarakat luas, katanya, harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
Catatan kedua terkait efisiensi anggaran negara. DEMA FUF UIN Alauddin Makassar mendukung kebijakan penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah.
Menurut Muh. Naufal, kondisi ekonomi nasional saat ini menuntut pemerintah lebih cermat mengelola keuangan negara. Penggunaan anggaran, lanjutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memiliki manfaat optimal.
“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi komitmen negara terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan program agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” jelasnya.
DEMA FUF UIN Alauddin Makassar juga mengajak seluruh pihak melihat kebijakan ini secara objektif dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.
“Kami mendukung langkah Badan Gizi Nasional dalam melakukan penyesuaian program selama masa libur sekolah. Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa saat ini, efisiensi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Program sosial harus tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata pada keuntungan ekonomi,” kata Muh. Naufal Algifari.(*)
