Menu ✖

Mode Gelap
Pengacara Kaseng Tantang Penegakan Hukum, Desak Polres Pinrang Tindak Dugaan Penyerobotan Lahan BAZNAS Luwu Dibidik Himpun Zakat Rp27 Miliar Setahun, Pimpinan Baru Diminta Aktif Jemput Muzakki 10.488 Siswa Luwu Dapat Seragam Gratis, Festival Cerdas Cermat Diikuti Ratusan Tim Draiv Barru Bidik Kerja Sama Pemkab, Usulkan Layanan Antarwisata dari Stasiun Kereta PTSL Hadirkan Kepastian Hukum, Sertipikat Tanah Diserahkan kepada Warga Kasiwiang Perkuat Legalitas Aset, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Serahkan Sertipikat HGB

Pemerintahan

Rombak Struktur OPD, Pemkab Luwu Ajukan 3 Ranperda Strategis Demi Layanan Lebih Cepat

badge-check


					Rombak Struktur OPD, Pemkab Luwu Ajukan 3 Ranperda Strategis Demi Layanan Lebih Cepat Perbesar

KAB LUWU,TEROPONGSULSELJAYA.com,– Pemerintah Kabupaten Luwu bersama DPRD Kabupaten Luwu menggelar Sidang Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat (12/6/2026). Agenda utama: menyetujui perubahan susunan Perangkat Daerah/OPD dan menyerahkan 3 Rancangan Peraturan Daerah/Ranperda baru untuk dibahas.

Sidang dihadiri Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag., Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala OPD lingkup Pemkab Luwu.

Persetujuan Ranperda Perubahan Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah jadi langkah awal Pemkab Luwu memperkuat efektivitas birokrasi. Tujuannya: mendukung pencapaian visi “Luwu Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis”.

Bupati Patahudding menyebut OPD adalah motor penggerak utama pembangunan daerah. Tugasnya mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, hingga evaluasi kinerja.

“Penataan OPD perlu dilakukan agar semua perangkat daerah punya arah dan tujuan sama dalam mewujudkan visi pembangunan Luwu. Dengan struktur yang lebih selaras, koordinasi antar-OPD jadi lebih kuat dan efektif,” tegas Bupati.

Ia menegaskan penataan ini sudah sesuai regulasi, hasil evaluasi kelembagaan, dan kebijakan pusat terkait penguatan fungsi riset-inovasi daerah.

Di momen yang sama, Pemkab Luwu menyerahkan 3 Ranperda untuk dibahas DPRD:

1. Perubahan Perda No. 1/2024 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah
Diajukan agar regulasi pajak-retribusi lebih adaptif dan sesuai kebutuhan daerah saat ini.

2. Perubahan Perda No. 6/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dilakukan untuk menyesuaikan aturan terbaru. Tujuannya: tata kelola aset daerah lebih efektif dan akuntabel.

3. Perubahan Status Wilayah Administrasi
Berupa pemekaran: sebagian Kelurahan Noling jadi Desa Lumika, dan sebagian Kelurahan Larompong jadi Desa Larombo Pesisir.

Pemekaran Desa Lumika bertujuan mendekatkan layanan pemerintahan ke warga. Selama ini masyarakat terkendala jarak dan geografis sulit. Dengan status desa baru, pelayanan administrasi dan pembangunan diharapkan lebih cepat dan merata.

Sementara Desa Larombo Pesisir dibentuk untuk menguatkan pelayanan kawasan pesisir. Status desa memberi ruang lebih besar bagi warga mengakses sumber pembangunan, termasuk Dana Desa. Fokusnya: pemberdayaan nelayan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Lewat persetujuan penataan OPD dan pengajuan 3 Ranperda strategis ini, Pemkab Luwu menargetkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik terus naik. Harapannya, pemerataan pembangunan di Luwu bisa benar-benar dirasakan masyarakat.(kom/red)

Baca juga

BAZNAS Luwu Dibidik Himpun Zakat Rp27 Miliar Setahun, Pimpinan Baru Diminta Aktif Jemput Muzakki

21 November 2026 - 01:05 WITA

Draiv Barru Bidik Kerja Sama Pemkab, Usulkan Layanan Antarwisata dari Stasiun Kereta

20 November 2026 - 21:53 WITA

Infrastruktur dan Layanan Dasar Jadi Prioritas APBD Luwu 2027

20 November 2026 - 00:04 WITA

POS Simoma Resmi Dibuka, 10 Lapak UMKM Disiapkan untuk Pelaku Usaha Lokal

19 November 2026 - 23:46 WITA

Empat Daerah di Luwu Raya Perkuat Sistem Transaksi Digital, PAD Jadi Perhatian

12 November 2026 - 23:22 WITA

Trending di Pemerintahan