BULUKUMBA, -TEROPONGSULSELJAYA.Com- Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Muhammad Adullah Syukri, Tuai kecaman atas ketidak fahamnya terkait aturan PMII. Saat terdengar adanya Pelatihan Kader Lanjut (PKL) Siluman yang di buka langsung oleh Ketua Umum terpilih PB PMII tersebut, mendapatkan kritikan pedas dari berbagai Cabang di Sulawesi selatan.
Kritikan ini pun datang dari cabang Sinjai yang mengatakan bahwa adanya PKL yang dibuka langsung oleh Ketua Umum terpilih sangat mencederai aturan yang telah ditetapkan oleh PB PMII. Mirwan selaku ketua cabang mengatakan, saya tau betul berapa alumni PKL yang ada di PC PMII Takalar. maka dari itu, saya berani berkomentar persoalan ini di tambah lagi PKL ini seperti halnya yang di Lakukan di Papua yang kira kira pesertanya hanya di hadiri oleh peserta yang menjadi pendukung di Kongres.
Sementara yang bukan pendukung malah tidak di libatkan bahkan terkesan PKL itu di selenggarakan secara tertutup, ingat PMII ini milik semua kader, jika kemudian Ketua Umum melakukan gerakan inskonstitusional dan semau maunya ngurusi organisasi maka kita pastikan PMII kedepan akan kembali mundur.
“Sementara dalam aturan Tentang Pedoman Pelaksanaan PKL Oleh Pengurus Cabang tegas di katakan pada BAB II Pasal 2 Ayat 2 point a,b,c,d,e cobalah Ketua Umum ini baca – baca dulu aturan sebelum membuka kegiatan apalagi ini kaderisasi formal,” kata Mirwan.
Terpisah, Andi Chaidir Alif Ketua PMII Bulukumba, merasa lucu dengan sikap Ketua Umum PB PMII yang terlihat seperti bukan kader PMII jalan sana sini tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.
“Saya tegaskan sekali lagi kami di tingkatan cabang sangat menjunjung tinggi setiap produk hukum yang berlaku, jadi jangan menginjak – injak aturan yang sudah ada. Ini PKL loh tidak asal dilaksanakan dengan mudahnya,” ungkpanya pada awak media Rabu (28/4/21).
Menurutnya, siapa yang bisa pastikan kalau peserta – peserta ini merupakan alumni PKD ? Jangan sampai yang hadir dalam forum itu bukan alumni PKD, apalagi tidak ada Instruktur dari PB yang mewakili.
“Lantas ketua umum melakukan kegaduhan di Sulsel mestinya Ketua Umum itu kalo ada cabang mau melaksanakan agenda di tanya dulu ke PKC apa betul sudah sesuai aturan, kalo sudah sesuai maka ketua umum perintahkan ke PKC untuk turun mengawal karena PB sampai hari ini belum punya Pengurus, masih sebatas mandataris walaupun sudah melebihi dari batas aturan yang di tetapkan,” tegas Chaidir yang akrab di sapa Caddar.
Lanjut Chaidir, mengatakan semoga kejadian ini tidak di lakukan di wilayah lain dan secara kelembagaan saya mengecam tindakan yang dilakukan oleh Ketua Umum ini.(red)
