BULUKUMBA,-TEROPONSULSELJAYA.Com- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bulukumba menggelar Aksi besar-besaran di depan kantor DPRD, Senin (11/04) Siang. Para demonstran kemudian berbondong-bondong memasuki ruang aspirasi DPRD untuk menyampaikan tuntutannya.
Karena kondisi yang tak kondusif massa aksi berteriak kepada legislator untuk di sambut aspirasinya diruang sidang paripurna DPRD Bulukumba. Dalam ruang sidang tersebut dihadiri oleh Beberapa fraksi partai yaitu, Ketua DPRD (H. Rijal ) fraksi PPP, fraksi PKB (Fahidin).
Jenderal lapangan Sulfikar Asyraf, mengemukakan Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dengan beberapa tuntutan yaitu penundaan pemilu 2024, menolak perpanjangan isu masa jabatan presiden, turunkan pajak pertambahan nilai (PPN), dan atasi Kelangkaan bahan pokok (minyak goreng).
” Isu – isu nasional yang di aspirasikan di DPRD Bulukumba agar kiranya Ketua DPRD dan seluruh pimpinan fraksi harus ikut andil mendukung serta menyertai gerakan kami untuk di sampaikan ke DPR RI,” ucapnya.
Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bulukumba Ardianto Sudra mengatakan bahwa di tiap pelosok daerah yang ada di Indonesia tentunya melakukan gerakan bersama 11 April 2022. Hal ini menandakan bahwa negara saat ini sedang dalam kritis dan sedang tidak baik-baik saja.
“Gerakan kami ini gerakan yang terkonsolidasi dengan nasional. Isu perpanjangan masa jabatan tiga periode presiden jelas telah merusak konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Belum lagi terkait kenaikan PPN yang awalnya 10% kini menjadi 11% sehingga imbas dan dampaknya besar bagi para pelaku usaha,” jelasnya.
Menyikapi massa unjuk rasa, Fraksi PKB Fahidin, mengatakan bahwa oligarki-oligarki politik inilah yang terus memperdebatkan tanpa wujud hingga sekarang. Namun pernyataan itulah yang di anggap hak semua bangsa sebagai bentuk demokrasi. Seluruh rakyat boleh berpendapat termasuk partai-partai politik.
“Karena itu kami apresiasi adik-adik PMII dan HMI sebagai bentuk perjuangan bangsa ini. Sebagai Anggota Fraksi di DPRD saya terang benderang menolak penundaan Pemilu,” jelas Ketua DPC PKB Bulukumba saat menerima aspirasi mahasiswa tersebut.
Selain itu, Kata Dia, pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa itu sesuai konstitusi dan meminta kepada DPR serta KPU untuk dilaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 dan itu sudah final.(red)
