KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA.com, – Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Luwu Raya, Jumardi, menyayangkan kondisi fasilitas dan dukungan operasional dua instansi pelayanan publik di Kabupaten Luwu, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurut Jumardi, kedua instansi tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. DLH bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sementara Damkar menjadi garda terdepan ketika terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
Namun, ia menyayangkan apabila fasilitas, peralatan kerja, dan dukungan operasional yang dibutuhkan kedua instansi tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“DLH dan Damkar adalah instansi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sangat disayangkan jika fasilitas yang seharusnya menunjang pekerjaan mereka justru belum mendapatkan perhatian yang semestinya,” ujar Jumardi.
Petugas Damkar Bekerja 24 Jam, Armada Terbatas Jadi Sorotan
Jumardi mengungkapkan, dirinya sempat mewawancarai salah seorang anggota tim Damkar Kabupaten Luwu. Dari wawancara tersebut, ia memperoleh informasi bahwa petugas bekerja selama 24 jam untuk merespons laporan dan membantu masyarakat yang mengalami musibah kebakaran.
Di tengah tuntutan pelayanan tersebut, kondisi armada yang terbatas dan sejumlah kendaraan yang dilaporkan mengalami kerusakan menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius.
Menurutnya, Kabupaten Luwu memiliki wilayah yang luas dengan masyarakat yang tersebar di berbagai kecamatan. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan armada pemadam kebakaran yang memadai agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Petugas Damkar tidak hanya menghadapi kobaran api dan asap tebal, tetapi juga berbagai risiko keselamatan saat berusaha menyelamatkan masyarakat dan mengendalikan kebakaran.
Miris, Petugas Datang Menolong Justru Dimaki hingga Dilempari
Jumardi mengaku miris melihat perjuangan para petugas Damkar yang terkadang harus menerima makian, bahkan lemparan dari warga ketika tiba di lokasi kebakaran. Dalam situasi panik, petugas yang datang untuk memberikan pertolongan justru dapat menjadi sasaran kemarahan masyarakat.
Padahal, keterlambatan penanganan tidak selalu disebabkan oleh petugas. Kesiapan armada, kerusakan kendaraan, jarak tempuh, akses jalan, serta keterbatasan peralatan dapat memengaruhi kecepatan respons di lapangan.
“Kasihan sekali melihat mereka. Mereka datang bukan untuk mencari pujian, melainkan menjalankan tugas kemanusiaan. Mereka meninggalkan keluarga, mempertaruhkan keselamatan, bahkan harus bekerja dengan fasilitas yang serba terbatas,” ungkap Jumardi.
Ia melanjutkan, seandainya bukan karena hati nurani dan rasa kemanusiaan, mungkin para petugas memilih pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga daripada harus menghadapi risiko serta perlakuan yang menyakitkan tersebut.
“Seandainya bukan karena hati nurani, mungkin mereka memilih pulang ke rumah bersama keluarga. Tetapi ketika masyarakat mengalami musibah, mereka tetap berusaha hadir untuk membantu. Mereka juga manusia biasa yang punya keluarga dan ingin pulang dengan selamat,” tuturnya.
Menurut Jumardi, masyarakat perlu memahami bahwa petugas Damkar juga memiliki keterbatasan. Karena itu, kepanikan akibat kebakaran hendaknya tidak dilampiaskan dengan tindakan yang membahayakan atau merendahkan petugas.
“Jangan hanya menuntut mereka datang cepat, tetapi kita lupa memperjuangkan fasilitas yang mereka butuhkan. Jangan sampai ketika mereka dibutuhkan, kita berteriak meminta pertolongan, tetapi ketika mereka membutuhkan perhatian, justru kita diam,” tegasnya.
APD Memprihatinkan, Dukungan Operasional Juga Disorot
Selain persoalan armada, Jumardi turut menyoroti kondisi alat pelindung diri (APD) petugas yang menurut informasi dan dokumentasi yang diterimanya tampak memprihatinkan. Sejumlah perlengkapan, termasuk pakaian kerja yang dilaporkan robek dan tidak layak, perlu mendapat pemeriksaan serta penanganan dari pihak terkait.
Padahal, APD merupakan kebutuhan mendasar untuk melindungi petugas dari panas, api, asap, dan risiko lain selama menjalankan tugas.
Ia juga menyoroti informasi mengenai keterbatasan biaya operasional di lapangan. Dalam kondisi tertentu, petugas disebut terkadang harus berharap pada bantuan warga untuk memenuhi kebutuhan selama bertugas.
Jika kondisi tersebut benar terjadi, Jumardi menilai perlu ada evaluasi menyeluruh agar petugas tidak terus menghadapi keterbatasan ketika menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
“Jangan sampai petugas dituntut selalu siap membantu masyarakat, tetapi kebutuhan dasar mereka untuk bekerja dengan aman justru tidak terpenuhi. Keselamatan petugas harus menjadi perhatian. Mereka bukan hanya membutuhkan kendaraan yang layak, tetapi juga APD dan dukungan operasional yang memadai,” ujarnya.
Pemerintah dan DPRD Diminta Beri Perhatian Serius
Jumardi berharap Pemerintah Kabupaten Luwu, khususnya pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan anggaran, segera mengevaluasi kebutuhan DLH dan Damkar secara menyeluruh.
Ia juga meminta anggota DPRD Kabupaten Luwu agar memperjuangkan kebutuhan kedua instansi tersebut melalui pembahasan anggaran dan pengawasan terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, kebutuhan yang perlu menjadi perhatian antara lain perbaikan armada yang rusak, penambahan kendaraan sesuai kebutuhan wilayah, pengadaan APD yang memenuhi standar keselamatan, serta dukungan operasional bagi petugas.
Untuk DLH, ia berharap kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan juga mendapat perhatian yang seimbang, mengingat pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan bagi kehidupan masyarakat.
“Luwu ini wilayahnya luas dan masyarakatnya banyak. Pemerintah dan anggota DPRD perlu melihat langsung kondisi di lapangan, mendengar kebutuhan para petugas, lalu memperjuangkannya melalui kebijakan dan anggaran yang tepat,” katanya.
Jumardi menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan untuk menyalahkan petugas, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pelayanan publik dan keselamatan mereka yang bekerja di lapangan.
Ia berharap DLH dan Damkar tidak hanya menjadi perhatian ketika terjadi bencana atau ketika persoalan ramai diperbincangkan, tetapi benar-benar mendapat tindak lanjut melalui kebijakan nyata.
“Petugas Damkar mempertaruhkan keselamatan demi menolong masyarakat. Sudah sepatutnya pemerintah hadir memperhatikan kebutuhan mereka, dan masyarakat menghargai perjuangan mereka. Jangan menunggu ada korban atau persoalan yang lebih besar baru kita bergerak,” tutup Jumardi.
