Teropongsulseljaya.com – Maluku, DFW (Destructive Fishing Watch) Indonesia merupakan salah satu lembaga nasional berbentuk aliansi / konsorsium terbuka yang menghimpun institusi dan individu, peduli terhadap praktik penangkapan ikan destruktif (DF) atau kegiatan Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan (PITRaL), Kemiskinan, Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam di Indonesia serta hak asasi manusia menggelar Diskusi yang mengusung tema “Kesejahteraan pekerja sektor perikanan dan kelautan” di Aula Hotel Apex Kota Dobo, 11/08/2025.
Bertajuk Forum diskusi terarah, forum ini menghadirkan lima orang narasumber diantaranya Reynaldo Hiarej, (Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo), Boy Darakay (Kabid Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kepulauan Aru), George Jaftoran (Unit Pelayanan BPJS Kesehatan), Fajar Muarifin (Direktur PT.Laut Timur Utama), dan Ari Jerfatin (Regional Facilitator DFW Indonesia di Dobo) serta Rocky S Mantaybordir (Dosen Hukum PSDKU Universitas Pattimura) selaku Moderator.
Polemik Izin Kapal serta kondisi pekerja ABK (Anak Buah Kapal) dinilai masih menjadi prioritas, diantaranya terkait tentang Izin Kapal, Upah Kesejahteraan ABK serta keselamatan ABK itu sendiri.
“Reynaldo Hiarej”, Mengemukakan bahwa kondisi perizinan para pelaku usaha di laut masih sangat banyak yang belum mengantongi.
“Dong pung pelaku usaha di laut ini masih banyak yang seng ada Izin, maka dari itu katong selalu mensosialisasikan agar dong bisa sesegera mungkin memiliki izin,” Ucapnya Reynaldo selaku kepala pelabuhan.
Lanjut,”terkait dengan Upah ABK, Beta menilai dong pung penghasilan meskipun seng ada standar, tapi Beta menilainya masih dalam batas wajar sebab dong pake istilah bagi hasil,” pungkasnya.
Reynaldo juga menambahkan bahwa, pihaknya akan mencoba membuat terobosan berupa asosiasi yang nantinya akan di rekomendasikan kepada pemilik kapal agar fokus menyerap tenaga lokal.
“Beta memberikan saran agar dbntuk semacam Asosiasi, biar tenaga ABK nantinya memakai orang lokal khusus orang Aru sa dan hal ini akan Katong rekomendasikan ke pemilik kapal kapal bilamana ada yang berminat,” Tutupnya
Tempat yang sama, “Ari Jerfatin” mewakili DFW Indonesia di Dobo menerangkan bahwa pihaknya juga menerima informasi atau aduan terkait kondisi ABK yang sedikit memprihatinkan baik dari kondisi keamanan hingga kesejahteraan untuk mengantisipasi adanya praktek tindakan kriminal diatas kapal.
“Katong juga menerima beberapa laporan dari ABK bahwa adanya indikasi praktek kekerasan diatas kapal sehingga katong menduga bahwa beberapa mayat mengapung yang ditemukan oleh masyarakat kemungkinan besar berkaitan dengan aduan aduan tersebut, namun Katong seng ada bukti untuk mengambil kesimpulan,” Terangnya Ari.
Sambung,”terkait hal ini, katong jadikan prioritas untuk meminimalisir terjadinya dugaan serupa dan membahasnya secara forum tentunya dengan menghadirkan instansi instansi terkait,” Tuturnya Ari.
Beberapa poin penting terkait hal ini diantaranya Ketetapan standar upah, kondisi jam kerja yang dinilai jauh dari kata norma serta perekrutan ABK yang tidak memiliki standar prosedur, oleh karenanya DFW perlu mengambil tindakan dan pengawalan guna menunjang Kesejahteraan pekerja. (Jusmawan / red)
