KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA.com, – Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan ini menjadi landasan hukum dalam memastikan proses pengadaan tanah berjalan tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Andi Sufiarma, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dalam regulasi tersebut pengadaan tanah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengadaan tanah skala kecil dengan luas sampai 5 hektare dan pengadaan tanah skala besar dengan luas di atas 5 hektare. Perbedaan kategori ini menentukan kewenangan dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah.
Untuk pengadaan tanah skala besar, pelaksanaannya menjadi kewenangan lembaga pertanahan dan dilakukan melalui tahapan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut diawali dengan perencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh pemerintah provinsi.
Setelah penetapan lokasi diterbitkan, pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, kewenangan pelaksanaan dapat didelegasikan kepada Kantor Pertanahan melalui mekanisme pendelegasian resmi. Tahapan pelaksanaan selanjutnya meliputi pembentukan satuan tugas, pengumpulan data fisik dan data yuridis, serta penyusunan dan pengumuman daftar nominatif sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Proses pengadaan tanah kemudian dilanjutkan dengan penilaian ganti kerugian oleh penilai independen. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dengan pihak yang berhak. Pembayaran ganti kerugian dilaksanakan sesuai ketentuan, baik secara langsung kepada pemilik hak maupun melalui mekanisme pengadilan apabila terdapat kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui penyampaian informasi ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai alur dan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga proses yang berjalan dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan aturan yang berlaku.
***kty***
