Menu ✖

Mode Gelap
PT Vale dan Unanda Jajaki Pengembangan Pertanian dan Peternakan di Luwu Wabup Luwu Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi, Pengawasan Anggaran Jadi Sorotan Pemkab Luwu Siapkan 16 Operator Dump Truck, Bupati Minta Perusahaan Buka Peluang Kerja SIPAKATUO Diluncurkan di Buntu Barana, PKK Luwu Perkuat Perlindungan Anak Berbasis Data HKG PKK ke-54, Pemkab Luwu Siapkan Gerakan Sejuta Cabai untuk Kendalikan Inflasi ATR/BPN Semakin Dekat untuk Masyarakat Melalui Akses Layanan Pertanahan Tanpa Perlu Datang ke Kantah

Hukum

Wabup Luwu Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi, Pengawasan Anggaran Jadi Sorotan

badge-check


					Wabup Luwu Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi, Pengawasan Anggaran Jadi Sorotan Perbesar

KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA.com, – Penguatan integritas, pengawasan anggaran, dan pengamanan aset daerah menjadi fokus Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang dihadiri Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2026).

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Pembahasan mencakup pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengawasan proyek strategis, serta penertiban dan pengamanan aset milik pemerintah.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan mengapresiasi pendampingan yang diberikan KPK, Kemendagri, BPKP, BPK, LKPP, dan lembaga terkait lainnya. Ia menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pendampingan lembaga terkait telah membantu mengembalikan sejumlah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya dikelola pihak lain untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.

Dalam pemaparan Kementerian Dalam Negeri, integritas disebut sebagai fondasi utama pengelolaan keuangan daerah. Setiap anggaran harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah juga didorong memperkuat pengawasan internal, menindaklanjuti temuan pemeriksaan, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas dan penegak hukum. Upaya pencegahan diarahkan melalui edukasi, pendampingan, pengawasan, dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pimpinan KPK Johanes Tanak, Deputi Bidang Pencegahan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan BPKP RI Setia Nugraha, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Ghazali bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu.

Sumber Berita: Humas Kominfo Kabupaten Luwu

Baca juga

Peti Diduga Masih Beroperasi Di Desa Posi, Excavator Merk LiuGong Ditemukan Terparkir – Kemana Pengawasan APH

1 November 2026 - 19:12 WITA

SABUNG AYAM DI BELOPA DIDUGA BERLANGSUNG TIGA HARI, TARUHAN PULUHAN JUTA DAN JUDI DADU JADI SOROTAN

25 Oktober 2026 - 21:04 WITA

PETI Salutarra Kembali Menggila! Kades POSI Bersuara, Dugaan Oknum Berinisial “MS” Tantang Nyali APH

20 Oktober 2026 - 22:42 WITA

PETI Bajo Barat Kembali Beroperasi, Nama Wahyu Cs Mencuat di Tengah Sorotan Penegakan Hukum

14 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Ditreskrimsus Polda Sulsel dan Polres Luwu Tertibkan Aktivitas PETI di Bajo Barat, Tiga Alat Berat Diamankan

1 September 2026 - 19:38 WITA

Trending di Hukum