KAB LUWU, TEROPONGSULSELJAYA. com, – Menyikapi informasi yang beredar terkait dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Polres Luwu melalui Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim menegaskan komitmennya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
Kanit II Tipidter Satreskrim Polres Luwu, Ipda Moch. Ryan Kurniawan, S.Tr.K, mengatakan bahwa setiap informasi maupun laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah penyelidikan sesuai prosedur hukum.
“Polres Luwu terbuka terhadap setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Kami akan melakukan pengecekan dan pendalaman di lapangan untuk memastikan fakta-fakta yang ada sehingga setiap langkah penegakan hukum dapat dilakukan secara objektif dan berdasarkan aturan yang berlaku,” ujar Ipda Ryan.
Menurutnya, penanganan aktivitas pertambangan melibatkan berbagai instansi terkait dalam rangka memastikan aspek perizinan, lingkungan hidup, serta ketentuan teknis lainnya dapat diverifikasi secara menyeluruh.
“Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penanganan aktivitas pertambangan. Setiap proses dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan asas kepastian hukum,” tambahnya.
Ipda Ryan juga menegaskan bahwa Polres Luwu tidak memberikan toleransi terhadap aktivitas yang melanggar hukum. Namun demikian, setiap informasi yang berkembang tetap harus melalui proses verifikasi dan pembuktian sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dengan menyampaikan informasi yang akurat kepada aparat penegak hukum. Polres Luwu berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, presisi, dan berintegritas dalam melayani masyarakat,” tutupnya.
Polres Luwu terus berupaya hadir sebagai institusi yang responsif terhadap setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat serta memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara humanis, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(**)
